Pemkab Pasbar Bersama KPK Gelar Rakor Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Tahun 2023
Rabu, 07 Juni 2023
Pasbar.
Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menggelar Rapat Koordinasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi tahun 2023 bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melalui PIC Wilayah Sumatera Barat, Yuli Kamalia beserta tim, pada Rabu (7/6) di Auditorium Kantor Bupati setempat.
Rakor ini dibuka langsung oleh Wakil Bupati Risnawanto didampingi Sekretaris Daerah Hendra Putra bersama Plt Inspektur Emnita Nadirua, Kepala OPD, para Kabag serta stakeholder terkait lainnya.
Dalam sambutannya Wakil Bupati Risnawanto menjelaskan, untuk mewujudkan perbaikan tata kelola pemerintahan dan penyelamatan keuangan serta aset daerah melalui 8 area intervensi yang dilakukan KPK, Pemerintah Daerah Pasaman Barat akan melakukan komitmen bersama untuk selalu taat dan patuh terhadap azas-azas umum penyelenggaraan negara demi tercapainya pemerintahan yang Good Goverment dan Clean Governance.
"Semoga dengan adanya rakor ini, dapat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, baik dari segi keuangan, aset dan lainnya demi pemberantasan tindak korupsi di Pasaman Barat," ucap Risnawanto.
Sementara itu, Sekda Hendra Putra juga menambahkan bahwa sesuai dengan permintaan KPK, atas permintaan laporan kepada instansi berwenang melalui Monitoring Center for Prevention (MCP), Pemda Pasbar akan memberikan laporan tersebut sebagai upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk tidak terjadinya tindak pidana korupsi di Pasbar.
Ia juga menegaskan akan meningkatkan koordinasi dalam menjalankan pemerintahan, sehingga peningkatan capaian MCP sesuai target minimal 85% di tahun 2023.
"Sesuai area intervensi KPK yaitu Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kapabilitas APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pendapatan Daerah, Manajemen Aset Daerah dan Tata Kelola Dana Desa, maka ke depan akan terimplementasikan dengan baik di Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat melalui koordinasi yang baik antar instansi terkait," ucap Hendra Putra.
Sumber: Diskominfo